Kuota Haji Furoda Melambung, DPR Siap Terbangkan Aturan Baru

Sarjanamedia.org Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Sekarang mari kita bahas keunikan dari Haji, Politik yang sedang populer. Ringkasan Informasi Seputar Haji, Politik Kuota Haji Furoda Melambung DPR Siap Terbangkan Aturan Baru Mari kita bahas tuntas hingga bagian penutup tulisan.

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam melindungi jemaah haji, baik dari segi keamanan maupun pembiayaan. Namun, biaya haji 2025 tidak dapat diturunkan lebih lanjut karena telah disepakati oleh pemerintah dan DPR.

Pengumuman biaya haji ditunda hingga besok karena pemerintah dan Panja Komisi VIII DPR belum mencapai kesepakatan. Hal ini disebabkan oleh kuota haji furoda yang diberikan langsung oleh pemerintah Arab Saudi kepada pihak travel swasta.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tetap harus terlibat dalam haji furoda, meskipun dikelola oleh pihak swasta. Komisi VIII DPR RI akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggara ibadah haji dan umroh.

DPR RI juga akan mengatur batas kuota haji furoda melalui revisi undang-undang. Namun, dalam keamanan, perlindungan, dan harga, warga negara Indonesia tidak boleh dipermainkan, tegas Marwan.

Panja DPR RI mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum puas dengan penurunan biaya haji 2025 menjadi Rp55 juta. Penurunan biaya haji sesuai keinginan Prabowo akan dibahas lagi pada tahun 2026.

DPR dan Prabowo memiliki pandangan yang sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Namun, penurunan biaya haji tahun berikutnya harus mempertimbangkan kurs mata uang asing.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79, turun dari BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.