Bamsoet Puji Prabowo, Jenderal Demokrasi Dukung Reformasi Sistem Politik Indonesia

Sarjanamedia.org Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Tulisan Ini saya akan mengulas fakta-fakta seputar Berita, . Informasi Praktis Mengenai Berita, Bamsoet Puji Prabowo Jenderal Demokrasi Dukung Reformasi Sistem Politik Indonesia Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Dampak Politik Transaksional: Menggerogoti Demokrasi dan Menciptakan Siklus Korupsi

Politik transaksional telah menjadi momok yang menggerogoti demokrasi di Indonesia. Praktik ini mengutamakan keuntungan finansial di atas kualitas dan kapabilitas calon pemimpin, sehingga menyingkirkan kandidat yang berintegritas dan kompeten.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia tinggi karena banyak anggota dewan dan kepala daerah terlibat dalam sistem pemilihan yang transaksional. Hal ini menciptakan siklus korupsi yang semakin dalam di lingkungan pemerintahan.

Sistem demokrasi dengan pemilihan langsung yang diterapkan sejak 2009 telah mendorong praktik nomor piri wani piro (NPWP) yang bersifat transaksional. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilih lebih memprioritaskan keuntungan finansial daripada kualitas dan kapabilitas calon legislatif (caleg).

Akibatnya, idealisme politik tergerogoti dan aspirasi rakyat hanya didasarkan pada nilai nominal. Politik berbiaya tinggi (money politic) pun merajalela di semua tingkatan.

Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan Partai Golkar untuk memperbaiki sistem demokrasi Indonesia. Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), memaparkan bahwa politik transaksional semakin marak sejak Pemilu 2009 hingga 2024.

Data menunjukkan bahwa biaya kampanye yang tinggi telah menjadi keharusan bagi calon pemimpin yang ingin terjun ke dunia politik. Banyak caleg dan calon kepala daerah yang tidak ragu menawarkan uang tunai kepada pemilih agar dipilih.

Masyarakat pun tanpa sungkan meminta imbalan finansial sebagai balasan atas suara yang diberikan. Istilah NPWP menjadi lumrah di kalangan masyarakat.

Bamsoet menyayangkan makna demokrasi yang telah bergeser jauh dari demokrasi substansial menjadi demokrasi prosedural. Laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelanggaran kampanye terkait politik uang, mencapai lebih dari 30 persen di beberapa daerah pemilihan.

Sementara itu, data Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2023 menyebutkan bahwa sekitar 60% pemilih menyatakan bahwa faktor keuangan dari caleg lebih memengaruhi keputusan mereka ketimbang visi atau misi yang diusung.

Kompetisi politik berkembang menjadi pertarungan kekuatan finansial, di mana visi, misi, dan program kerja hanya menjadi formalitas belaka. Untuk menjadi anggota DPR dibutuhkan uang sebesar Rp 10-50 miliar, sementara untuk menjadi bupati atau wali kota diperlukan modal setidaknya Rp 50-100 miliar.

Biaya kampanye yang besar mendorong kepala daerah atau anggota dewan untuk mencari jalan pintas untuk mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkan. Hal ini berpotensi menciptakan praktik korupsi yang lebih besar di kemudian hari.

Bamsoet mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo terhadap perbaikan sistem demokrasi di Indonesia. Ia mengajak berbagai kalangan untuk mengkaji ulang sistem demokrasi langsung, apakah lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya.

Data menunjukkan bahwa sebanyak 161 bupati/wali kota dan 24 gubernur terjerat kasus korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika sistem pemilihan hanya bergantung pada besarnya uang yang diberikan kepada pemilih, maka praktik korupsi menjadi lebih besar terjadi di kemudian hari.

Begitulah bamsoet puji prabowo jenderal demokrasi dukung reformasi sistem politik indonesia yang telah saya jelaskan secara lengkap dalam berita, , Terima kasih telah membaca hingga bagian akhir selalu berinovasi dalam karir dan jaga kesehatan diri. Jika kamu mau Terima kasih atas perhatiannya