Biaya Haji Melambung! Jemaah Harus Rogoh Kocek Rp 65,3 Juta

Sarjanamedia.org Assalamualaikum semoga kalian dalam perlindungan tuhan yang esa. Pada Blog Ini mari kita telaah berbagai sudut pandang tentang Biaya Haji, Haji. Pembahasan Mengenai Biaya Haji, Haji Biaya Haji Melambung Jemaah Harus Rogoh Kocek Rp 653 Juta Mari kita bahas selengkapnya hingga paragraf terakhir.

Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar menegaskan tidak akan mengalihkan kuota tambahan untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2025. Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 Masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99, kata Nasaruddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93,38 juta. Ia menyatakan, segala bentuk penyalahgunaan aturan yang terjadi pada pelaksanaan haji 2024 menjadi tanggung jawab menteri agama sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar akan berupaya agar biaya Haji 2025 dapat lebih murah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang didapat jemaah. Menurut Nasaruddin, besaran usulan tersebut didasarkan pada perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

Dari total BPIH tersebut, lanjut Nasaruddin, jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp65.372.779,49 atau sebesar 70 persen dari keseluruhan BPIH. Sementara nilai manfaat yang diusulkan oleh Nasaruddin untuk biaya haji 2025 yakni Rp28.016.905,5 atau 30 persen dari total BPIH.

Nasaruddin ingin jemaah haji 2025 dapat beribadah dengan nyaman, tenang, dan mendapat pelayanan maksimal. Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini mengambil standarnya, sambungnya.

Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji 2024 ke Komisi VIII DPR RI. Syafi'i menegaskan, persoalan tersebut sudah diselesaikan dan Kementerian Agama telah berjanji tidak akan mengulangi hal itu.

Syafi'i juga menyinggung soal pengalihan kuota tambahan bagi jemaah haji reguler untuk jemaah haji khusus. Misalnya dulu yang konsen diperhatikan Pansus itu kan kuota tambahan itu tidak mengikuti Undang-Undang nomor 8, bahwa harus 8 persen.

Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian khusus terhadap penyelenggaraan Haji 2025. Maka itu kami selaku Menteri Agama diminta sebagai penanggung jawab, kemudian BPH itu adalah lebih berbicara kepada hal-hal yang sebetulnya teknis. Maka Menteri yang baru melaporkannya, jelas Syafi'i.