Coretax Melempem, Bos Pajak Kirim Sinyal Darurat ke Ribuan Pengusaha

Sarjanamedia.org Hai apa kabar semuanya selamat membaca Sekarang aku mau berbagi tips mengenai Ekonomi, Perpajakan yang bermanfaat. Artikel Ini Menawarkan Ekonomi, Perpajakan Coretax Melempem Bos Pajak Kirim Sinyal Darurat ke Ribuan Pengusaha Pastikan Anda membaca hingga bagian penutup.

1.1. Pembebasan Sanksi Administrasi Selama Transisi Coretax
2.1. Dukungan DJP Selama Masa Transisi
3.1. Langkah DJP Mengatasi Kendala Coretax

Pembebasan Sanksi Administrasi Selama Transisi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen membebaskan sanksi administrasi selama masa transisi implementasi sistem inti administrasi pajak atau Coretax. Pembebasan ini berlaku untuk keterlambatan atau kesalahan pembuatan Faktur Pajak akibat kendala teknis Coretax.

Masa transisi ini belum ditentukan tenggat waktunya, namun akan diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Dukungan DJP Selama Masa Transisi

DJP menekankan pentingnya dukungan pembinaan berkelanjutan untuk menjaga keberlangsungan usaha selama masa transisi. Pendekatan kooperatif akan membantu dunia usaha beradaptasi lebih cepat dengan sistem baru.

Sekretaris Dewan Pertimbangan Apindo, Suryadi Sasmita, meminta DJP memberikan perlindungan bagi pelaku usaha selama masa transisi. Pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa mereka dapat menjalankan aktivitas bisnis tanpa khawatir sanksi selama proses transisi.

Langkah DJP Mengatasi Kendala Coretax

DJP telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kendala teknis Coretax, antara lain:

Mempercepat proses migrasi data untuk memastikan pelaporan manual tetap lancar.
Mengatasi masalah akses direktur tenaga kerja asing (TKA) yang memiliki NPWP tetapi kesulitan mendapatkan sertifikat elektronik.
Memperbaiki validasi data imigrasi dan sistem Coretax untuk menjamin akses yang lebih mudah dan aman bagi wajib pajak asing.

Diskusi mengenai Coretax ini diikuti oleh perwakilan dari 100 asosiasi lintas sektor usaha dan lebih dari 1.000 peserta daring. DJP berharap dukungan dan kerja sama dari wajib pajak selama masa transisi ini.

Tanggal: 15 Januari 2025