Evaluasi Pejabat DPR: Benny Harman Pertanyakan Bahayanya

Sarjanamedia.org Selamat datang di blog saya yang penuh informasi terkini. Pada Artikel Ini mari kita kupas tuntas fakta-fakta tentang Evaluasi Pejabat DPR, Benny Harman. Review Artikel Mengenai Evaluasi Pejabat DPR, Benny Harman Evaluasi Pejabat DPR Benny Harman Pertanyakan Bahayanya Dapatkan informasi lengkap dengan membaca sampai akhir.

Dalam rapat konsultasi Bamus, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ditugaskan untuk membahas usulan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait revisi Tata Tertib DPR. Badan Keahlian DPR juga diminta untuk memberikan penjelasan dan pendampingan dalam perumusan revisi tersebut.

Anggota Baleg, Benny K Harman, mempertanyakan maksud dari revisi tersebut, khususnya terkait kewenangan DPR untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat di institusi yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ia menanyakan apakah evaluasi tersebut dapat berujung pada pemberhentian pejabat di tengah jalan.

Badan Keahlian DPR menjelaskan bahwa usulan revisi tersebut dilatarbelakangi oleh pengalaman hukum yang melibatkan beberapa pejabat negara yang telah melalui uji kelayakan di DPR. Peristiwa tersebut dinilai mengganggu marwah dan kehormatan DPR.

Benny K Harman menilai bahwa jika ada niat untuk memberhentikan suatu jabatan, pengawasannya harus dibatasi. Ia mempertanyakan apakah DPR memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat di tengah jalan, seperti Hakim MK, Hakim MA, KPK, BPK, KPU, dan Bawaslu.

MKD mengusulkan perubahan terhadap Pasal 228 A Tata Tertib DPR, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi tersebut bersifat mengikat dan akan dikirimkan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat konsultasi Bamus tersebut digelar pada Senin, 3 Februari 2025, di ruang Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat. Keputusan Baleg terkait revisi Tata Tertib DPR diharapkan dapat dibawa ke paripurna besok untuk penetapan.