KPK Pangkas Biaya Dinas dan Cetak, Hemat Anggaran untuk Rakyat

Sarjanamedia.org Hai semoga perjalananmu selalu mulus. Pada Saat Ini saya akan mengulas fakta-fakta seputar Ekonomi, Pemerintahan. Insight Tentang Ekonomi, Pemerintahan KPK Pangkas Biaya Dinas dan Cetak Hemat Anggaran untuk Rakyat lanjut sampai selesai.

1.1. Efisiensi Anggaran Pemerintah: Langkah KPK Cegah Korupsi

Efisiensi Anggaran Pemerintah: Langkah KPK Cegah Korupsi

Dalam rangka penghematan anggaran pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah celah korupsi. Salah satu sektor yang dihemat adalah alokasi perjalanan dinas.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan bahwa penghematan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pertemuan secara daring dan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital. Untuk operasional kantor, KPK akan mengurangi barang cetakan dengan mengoptimalkan arsip digital secara bertahap, ujar Tessa.

Selain perjalanan dinas, KPK juga melakukan efisiensi pada operasional kantor, termasuk pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung. Termasuk efisiensi pengelolaan fasilitas kerja dalam ruangan atau gedung, terang Tessa.

Kebijakan penghematan anggaran ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu anggaran belanja sebesar Rp 306,69 triliun.

Efisiensi anggaran ini terdiri atas anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun. Para kepala daerah juga diminta untuk menyesuaikan APBD 2025.

Tessa menekankan bahwa penghematan anggaran ini tidak berdampak pada sistem pembayaran kepada pegawai KPK. Menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing Kementerian/Lembaga yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (persetujuan DPR) kepada Menteri Keuangan pada 14 Februari 2025, bunyi salah satu poin instruksi Prabowo.

Dengan langkah-langkah penghematan ini, KPK berharap dapat mengelola anggaran dengan baik sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menutup ruang terjadinya korupsi dalam pemanfaatan anggaran.

3 Februari 2025