• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PDIP Pasang Badan untuk Pramono: Poligami ASN DKI Bisa Jadi Ladang Korupsi

img

Sarjanamedia.org Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Di Jam Ini mari kita kupas tuntas sejarah Politik, Korupsi. Laporan Artikel Seputar Politik, Korupsi PDIP Pasang Badan untuk Pramono Poligami ASN DKI Bisa Jadi Ladang Korupsi Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Dukungan untuk Larangan Poligami bagi ASN Jakarta

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami selama menjabat.

Sebelumnya, Pramono Anung telah menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan izin kepada ASN di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

Pergub tersebut, yang diteken pada 6 Januari 2025, mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dalam pergub tersebut, terdapat ketentuan yang melarang ASN untuk berpoligami selama menjabat.

Hardiyanto Kenneth menilai bahwa larangan poligami bagi ASN merupakan langkah yang tepat. Ia berpendapat bahwa poligami dapat menimbulkan masalah sosial dan berdampak negatif pada kinerja ASN.

Selain itu, Hardiyanto juga menekankan bahwa larangan poligami sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

Begitulah pdip pasang badan untuk pramono poligami asn dki bisa jadi ladang korupsi yang telah saya uraikan secara menyeluruh dalam politik, korupsi Silakan eksplorasi topik ini lebih jauh lagi cari inspirasi dari alam dan jaga keseimbangan hidup. Jika kamu merasa ini berguna Sampai bertemu lagi

Special Ads
© Copyright 2024 - SARJANA MEDIA
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads