• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PDIP Pasang Badan untuk Pramono: Poligami ASN DKI Bisa Jadi Ladang Korupsi

img

Sarjanamedia.org Semoga kamu tetap berbahagia ya, Di Titik Ini saya akan mengulas tren terbaru mengenai Politik, Korupsi. Tulisan Tentang Politik, Korupsi PDIP Pasang Badan untuk Pramono Poligami ASN DKI Bisa Jadi Ladang Korupsi Yuk

Dukungan untuk Larangan Poligami bagi ASN Jakarta

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk berpoligami selama menjabat.

Sebelumnya, Pramono Anung telah menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan izin kepada ASN di lingkup Pemprov Jakarta untuk berpoligami saat menjabat nanti. Hal ini sejalan dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN.

Pergub tersebut, yang diteken pada 6 Januari 2025, mengatur tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian bagi ASN. Dalam pergub tersebut, terdapat ketentuan yang melarang ASN untuk berpoligami selama menjabat.

Hardiyanto Kenneth menilai bahwa larangan poligami bagi ASN merupakan langkah yang tepat. Ia berpendapat bahwa poligami dapat menimbulkan masalah sosial dan berdampak negatif pada kinerja ASN.

Selain itu, Hardiyanto juga menekankan bahwa larangan poligami sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan gender.

Sekian informasi detail mengenai pdip pasang badan untuk pramono poligami asn dki bisa jadi ladang korupsi yang saya sampaikan melalui politik, korupsi Silakan eksplorasi topik ini lebih jauh lagi selalu belajar dari pengalaman dan perhatikan kesehatan reproduksi. sebarkan postingan ini ke teman-teman. jangan lewatkan artikel lain di bawah ini.

Special Ads
© Copyright 2024 - SARJANA MEDIA
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads