• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

PPN 12% Terkatung-katung, DPR dan Pemerintah Bermain Petak Umpet

img

Sarjanamedia.org Assalamualaikum semoga kalian dalam perlindungan tuhan yang esa. Pada Artikel Ini saatnya membahas Ekonomi yang banyak dibicarakan. Laporan Artikel Seputar Ekonomi PPN 12 Terkatungkatung DPR dan Pemerintah Bermain Petak Umpet Pastikan Anda mengikuti pembahasan sampai akhir.

Pemerintah masih belum mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR untuk membahas penundaan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025. Padahal, DPR akan memasuki masa reses mulai 6 Desember 2024 hingga 16 Januari 2025.

Salah satu opsi yang tersedia bagi pemerintah adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Namun, sebelum menerbitkan Perpu, pemerintah harus menggelar rapat konsultasi terlebih dahulu dengan DPR.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menduga pemerintah akan tetap melaksanakan amanat UU HPP yang mengamanatkan kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Hal ini karena UU tersebut telah disepakati oleh pemerintah dan mayoritas fraksi di Komisi XI DPR pada tahun 2021.

Namun, Kamrussamad menekankan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengajak DPR untuk berbicara terkait penundaan kenaikan tarif PPN. Belum ada pembicaraan formal, ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai simulasi sebelum mengumumkan keputusan terkait PPN 12%. Pengumuman tersebut rencananya akan disampaikan pekan depan bersamaan dengan pengumuman kebijakan insentif fiskal baru untuk sektor industri padat karya.

Airlangga enggan berbicara lebih jauh apakah pengumuman tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo atau tidak. Nanti diumumkan minggu depan, katanya.

Hanya Fraksi PKS yang menolak UU HPP, termasuk kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

Tabel Opsi Pemerintah

Opsi Tindakan
Menerbitkan Perpu Membutuhkan rapat konsultasi dengan DPR
Mengubah tarif dengan PP Membutuhkan rapat konsultasi dengan DPR
Tetap melaksanakan amanat UU HPP Tidak memerlukan rapat konsultasi dengan DPR

Tanggal: 4 Desember 2024

Begitulah uraian mendalam mengenai ppn 12 terkatungkatung dpr dan pemerintah bermain petak umpet dalam ekonomi yang saya bagikan Mudah-mudahan artikel ini bermanfaat bagi banyak orang selalu berinovasi dan jaga keseimbangan hidup. Bagikan postingan ini agar lebih banyak yang tahu. lihat artikel lainnya di bawah ini.

Special Ads
© Copyright 2024 - SARJANA MEDIA
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads