PPN Melambung ke 12%, DPR Siap 'Panggil Karpet' Pemerintah

Sarjanamedia.org Selamat berjumpa kembali di blog ini. Pada Kesempatan Ini aku ingin berbagi informasi menarik mengenai Ekonomi, Politik. Konten Yang Berjudul Ekonomi, Politik PPN Melambung ke 12 DPR Siap Panggil Karpet Pemerintah Simak artikel ini sampai habis

1.1. Pemerintah Diminta Pastikan Kenaikan PPN Berdampak Positif pada Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Diminta Pastikan Kenaikan PPN Berdampak Positif pada Kesejahteraan Masyarakat

Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 digunakan untuk program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menegaskan, Pemerintah harus transparan dalam penggunaan tambahan penerimaan negara dari kenaikan PPN. Penerimaan tersebut harus dialokasikan untuk program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, Komisi XI juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan PPN secara komprehensif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan tekanan ekonomi berlebihan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah dan sektor usaha yang masih dalam proses pemulihan pasca pandemi.

Fauzi menekankan, Kami mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan program kompensasi atau subsidi bagi kelompok masyarakat rentan untuk mengimbangi potensi dampak dari kenaikan tarif PPN ini.

Komisi XI juga mendorong pemerintah untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan implementasi kebijakan kenaikan PPN. Hal ini dilakukan untuk mencegah distorsi di pasar, termasuk potensi spekulasi harga oleh pihak tertentu.

Fauzi mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap memberikan pengecualian PPN 0% bagi bahan pokok dan mempertahankan tarif 11% untuk gula industri, tepung terigu, dan Minyakita. Langkah ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Komisi XI akan terus memantau pelaksanaan kebijakan kenaikan PPN dan membuka ruang dialog dengan pemerintah serta pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi rakyat.

Fauzi menambahkan, Kami menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah, serta sektor usaha yang masih dalam proses pemulihan pasca-pandemi.

Jakarta, 17 Desember 2024