Prabowo Tebas Anggaran Rp 306 Triliun, Siap-siap Ketar-ketir!

Sarjanamedia.org Mudah-mudahan semangatmu tak pernah padam. Dalam Blog Ini mari kita ulas Politik, Ekonomi yang sedang populer saat ini. Tulisan Ini Menjelaskan Politik, Ekonomi Prabowo Tebas Anggaran Rp 306 Triliun Siapsiap Ketarketir Yuk

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Instruksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan anggaran negara.

Efisiensi belanja ini diprioritaskan pada belanja non-prioritas, seperti belanja seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur juga akan dikurangi.

Tahapan pelaksanaan instruksi ini meliputi identifikasi rencana efisiensi belanja oleh masing-masing pimpinan kementerian/lembaga (K/L). Setelah diidentifikasi, rencana tersebut disampaikan kepada mitra komisi di DPR untuk mendapatkan persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran.

Usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing K/L yang telah mendapat persetujuan DPR kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 14 Februari 2025.

Efisiensi belanja ini tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Selain itu, efisiensi diprioritaskan untuk belanja selain dari anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, anggaran yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum, dan anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Kepala daerah juga diinstruksikan untuk membatasi belanja honorarium, belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, mereka harus lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dan melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Penghematan yang dihasilkan dari efisiensi belanja ini akan dialihkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.