• Default Language
  • Arabic
  • Basque
  • Bengali
  • Bulgaria
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Chinese
  • Danish
  • Dutch
  • English (UK)
  • English (US)
  • Estonian
  • Filipino
  • Finnish
  • French
  • German
  • Greek
  • Hindi
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Indonesian
  • Italian
  • Japanese
  • Kannada
  • Korean
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Malay
  • Norwegian
  • Polish
  • Portugal
  • Romanian
  • Russian
  • Serbian
  • Taiwan
  • Slovak
  • Slovenian
  • liish
  • Swahili
  • Swedish
  • Tamil
  • Thailand
  • Ukrainian
  • Urdu
  • Vietnamese
  • Welsh
Hari

Your cart

Price
SUBTOTAL:
Rp.0

UU Minerba Mendadak Direvisi: Isi Draft Terbaru yang Menghebohkan

img

Sarjanamedia.org Bismillah semoga hari ini membawa berkah untuk kita semua. Di Kutipan Ini saya akan mengupas tuntas isu seputar Pertambangan, Hukum. Informasi Lengkap Tentang Pertambangan, Hukum UU Minerba Mendadak Direvisi Isi Draft Terbaru yang Menghebohkan Simak baik-baik setiap detailnya sampai beres.

Putusan MK: Pasal 17A UU Minerba Diubah

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Pasal 17A ayat (2) Undang-Undang Minerba bertentangan dengan UUD 1945. MK memerintahkan agar pasal tersebut dimaknai ulang sebagai berikut:

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, MK juga memutuskan bahwa jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak berlaku jika bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan UU Minerba

Berdasarkan putusan MK tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyepakati perubahan keempat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Perubahan ini bersifat kumulatif terbuka, artinya mencakup semua putusan MK yang terkait dengan UU Minerba.

Ketentuan Penting dalam Perubahan UU Minerba

Beberapa ketentuan penting yang diatur dalam perubahan UU Minerba antara lain:

  • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.
  • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan.
  • Pemberian WIUP Mineral logam atau Batubara dengan cara prioritas kepada perguruan tinggi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  • Pemberian WIUP Mineral logam atau Batubara dengan cara Lelang atau prioritas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Perubahan UU Minerba ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia.

Jakarta, 15 Februari 2023

Begitulah uu minerba mendadak direvisi isi draft terbaru yang menghebohkan yang telah saya uraikan secara menyeluruh dalam pertambangan, hukum Saya berharap artikel ini menginspirasi Anda untuk belajar lebih banyak berpikir maju dan jaga kesejahteraan diri. Jangan ragu untuk membagikan ini ke sahabat-sahabatmu. Sampai bertemu lagi

Special Ads
© Copyright 2024 - SARJANA MEDIA
Added Successfully

Type above and press Enter to search.

Close Ads