Siswa Medan Terpaksa Beralas Lantai Akibat Tunggakan SPP, Menteri PPPA Turun Tangan

Sarjanamedia.org Semoga kebahagiaan menyertai setiap langkahmu. Hari Ini saya akan membahas perkembangan terbaru tentang Pendidikan, Sosial. Artikel Yang Fokus Pada Pendidikan, Sosial Siswa Medan Terpaksa Beralas Lantai Akibat Tunggakan SPP Menteri PPPA Turun Tangan Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) turun tangan menyelidiki kasus siswa SD di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

Pjs Kepala Perwakilan ORI Perwakilan Sumut, James Marihot Panggabean, mengungkapkan bahwa pemeriksaan dilakukan pada Senin, 13 Januari 2025. Pihak yang diperiksa adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Swasta Abdi Sukma, Juli Sari; Ketua Yayasan Abdi Sukma, Ahmad Perlindungan; dan Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Kota Medan, Bambang Sudewo.

Hasil pemeriksaan menemukan bahwa hukuman duduk di lantai diberikan kepada siswa kelas IV berinisial MI (10) karena menunggak uang SPP selama 3 bulan. Guru wali kelas yang memberikan hukuman tersebut bertindak tanpa berkoordinasi dengan kepala sekolah.

ORI juga menemukan bahwa kedua anak yang dihukum, baik yang duduk di Kelas I maupun Kelas IV, merupakan penerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, dana PIP tersebut tidak digunakan sesuai peruntukannya oleh orang tua untuk membayar SPP.

ORI meminta pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk melakukan pemulihan psikis anak yang dihukum duduk di lantai. Selain itu, sekolah juga diminta mengantisipasi perundungan terhadap anak tersebut dan memperbaiki situasi kondisi proses belajar mengajar di kelasnya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, juga turun tangan dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa sekolah tidak boleh melakukan tindakan yang berdampak negatif pada psikologis anak.

Arifatul mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan dan anak yang dihukum duduk di lantai bahkan mendapat beasiswa. Ia berharap kasus ini menjadi yang terakhir dalam menghukum anak karena keterlambatan pembayaran SPP.

ORI juga meminta Dinas Pendidikan Kota Medan untuk menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan keterlambatan pembayaran SPP kepada orang tua, bukan kepada peserta didik.

ORI berharap kasus ini menjadi peringatan bagi sekolah-sekolah untuk tidak melakukan tindakan yang berpengaruh terhadap psikologis anak.