Vietnam Pangkas PPN Drastis, Belanja Jadi Lebih Hemat hingga 2025!

Sarjanamedia.org Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Pada Edisi Ini saya ingin berbagi pandangan tentang Geopolitik yang menarik. Analisis Artikel Tentang Geopolitik Vietnam Pangkas PPN Drastis Belanja Jadi Lebih Hemat hingga 2025 lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

Pemerintah Vietnam telah memperpanjang pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 8% hingga Juni 2025. Langkah ini bertujuan untuk merangsang konsumsi, mendukung produksi, dan bisnis di tengah perjuangan ekonomi yang sedang berlangsung.

Menurut pakar ekonomi Đinh Trọng Thịnh, pemotongan PPN akan menurunkan biaya barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan mendukung produksi serta bisnis.

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan bahwa pemotongan PPN akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong (Rp 16 triliun) pada paruh pertama tahun 2025. Namun, pemotongan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi dan bisnis, yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan bagi anggaran negara.

Pemotongan PPN telah diterapkan di Vietnam sejak tahun 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta meningkatkan konsumsi setelah pandemi Covid-19. Pemotongan ini tidak berlaku untuk real estat, sekuritas, perbankan, telekomunikasi, informasi dan teknologi, batu bara, bahan kimia, serta produk dan jasa yang dikenakan pajak konsumsi khusus.

Pada tahun 2022, pemotongan PPN mencapai 51,4 triliun dong, yang membantu mempercepat konsumsi domestik. Total penjualan eceran barang dan jasa juga tercatat meningkat sebesar 19,8% dibandingkan tahun 2021.

Pemotongan PPN pada paruh kedua tahun 2023 mencapai total 23,4 triliun dong, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada periode waktu itu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Perpanjangan pemotongan PPN ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian Vietnam dengan meningkatkan konsumsi, mendukung produksi dan bisnis, serta menciptakan pendapatan bagi anggaran negara.